Kendala Yang Selalu di Hadapi Oleh Jamaah Haji dan Umroh

Kendala Yang Selalu di Hadapi Oleh Jamaah Haji dan Umroh

Mabrur Mandiri Umroh Murah Surabaya – Rabithah Haji Indonesia, Ade Mafruddin menyebut ada beberapa masalah sebagai akibat dari tidak adanya standarisasi layanan haji (SOP). Masalah tersebut muncul disetiap pelaksanaan haji.

Masih banyaknya persoalan yang terjadi dalam penyelenggaraan ibadah haji menjadi perhatian serius berbagai kalangan. Hal ini juga menjadi konsentrasi Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) Kementerian Agama Anggito Abimanyu.

Anggito menjelaskan, sudah menerima berbagai masukan, kritikan maupun saran. Dari poin-poin tersebut telah tersusun dalam rencana untuk melakukan terobosan baru. Namun ia belum bisa memaparkan kepada publik terobosan yang akan diberlakukan.

Menurutnya, ada lima masalah yang teridentifikasi dalam proses penyelenggaraan haji 2012. Kelima masalah itu terkait transportasi, katering, pengamanan, pemondokan, dan keterlibatan pemerintah daerah dalam pelayanan di Tanah Suci. Demikian dikatakan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag), Anggito Abimanyu.

Masalah transportasi, terkait terbakarnya bus jamaah dari Madinah ke Makkah, pihaknya telah berkomunikasi dengan pihak Naqabah untuk membicarakan masalah ganti rugi koper jamaah yang terbakar. Selain itu juga persoalan kapasitas bus pengangkut jamaah dari Madinah ke Makkah yang kecil, sehingga koper tak terangkut.

Terkait katering, adanya temuan roti berjamur di Madinah.  Selain itu, masih adanya keterlambatan pelayanan kedatangan katering. Namun, ia memastikan bahwa masalah tersebut telah selesai diatasi.

Masalah ketiga, terkait keamanan. Pada musim haji 2012, jumlah jamaah yang menjadi korban penipuan, pencurian, dan penjambretan meningkat. Hingga Rabu (17/10), jumlah kerugian yang dialami jamaah akibat aksi kriminalitas selama di Makkah mencapai Rp 267 juta dan 94.865 riyal Arab Saudi.

Guna mencegah banyaknya jamaah yang kehilangan uang, kata Anggito, solusinya adalah bekerja sama dengan bank pemerintah. Agar tak menyimpan uang dalam bentuk tunai, jamaah bisa menyimpan uangnya dalam bentuk ATM. ‘’Namun, belum ada bank yang siap,’’ tutur Anggito.

Selain itu, pihaknya juga menambah jumlah tenaga pengamanan dengan memperbantukan petugas dari berbagai sektor. ‘’Kita juga bekerja sama dengan kepolisian Masjidil Haram. Pemerintah juga telah  membentuk unit pelayanan khusus bagi jamaah yang tersesat atau tertinggal saat beribadah di Masjidil Haram.

Masalah lainnya adalah terkait pemondokan, yakni masih ada pemondokan di Makkah yang tak sesuai kapasitas dan ada pula yang ternyata tak bisa dipakai. Untuk mengatasi itu, pihaknya telah mencarikan pemondokan pengganti.

‘’Ada pula pemondokan yang tak memiliki dapur, sehingga jamaah tak bisa memasak,’’ paparnya.  Guna mengatasi masalah itu, pihaknya memberikan katering kepada jamaah yang pemondokannya tak dilengkapi dapur. Kita berikan katering, dua kali sehari.’’

Masalah lainnya adalah keterlibatan pemerintah daerah dalam memberikan layanan kepada jamaah haji selama di Tanah Suci. Sejumlah pemda ada yang memberikan layanan katering dan transportasi kepada jamaahnya. Hal itu kerap menimbulkan kecemburuan pada jamaah lain. Sebagai contoh, DKI Jakarta memberi subsidi katering dan transportasi bagi jemaahnya di Mekkah. Tindakan itu juga mulai diikuti Lampung, Bogor dan Sumatera Utara.

Meski begitu, kata Anggito, kinerja petugas haji Indonesia tahun ini diakui lebih baik.  ‘’Respons petugas baik di tingkat sektor maupun daker sangat cepat,’’ paparnya. Selain itu, kinerja tenaga kesehatan juga diakui sangat baik.  Hal itu, kata dia, dibuktikan dengan cepatnya pelayanan kesehatan dan kunjungan dokter serta perawat ke setiap pemondokan jamaah.

Katering misalnya, seharusnya pemerintah seharusnya menggunakan tenaga ahli dari Indonesia. Katanya, hal ini bakal menjaga kualitas baik dari sisi gizi serta rasa yang disesuaikan dengan lidah Indonesia. Lebih lanjut, Ade menjelaskan waktu pendistribusian makanan juga harus diperhatikan. Ade menerangkan banyak dari jamaah yang kerap mendapatkan katering yang sudah tak layak makan atau kadaluarsa.

Padahal, terang Ade, asupan makanan bermutu merupakan hal penting yang harus didapatkan para jamaah haji di tanah suci. Ade mgnatakan dengan adanya SOP terkait katering tersebut kesalahan dari segi makanan bisa diminimalisasi.

(Baca Juga Terkait : Umroh Murah 2018)

“Ini yang nantinya bisa diuji dari pemerintah dan bukan hanya keberhasilan di bidang administratif saja, ada tindakan langsung,” terang Ade.

Masalah lain yang masih harus menjadi perhatian pemerintah, lanjut Ade, adalah menekan jumlah jamaah yang tersesat. Katanya, pemerintah seharusnya menyiapkan fasilitas untuk melayani masyarakat yang tersesat itu.

Ade menerangkan langkah yang bisa diambilah adalah membentuk posko-posko di setiap sudut Masjidil Haram. Sehingga, terang Ade, jamaah bisa mendapatkan infomasi menyeluruh terkait tujuan mereka dari posko tersebut.

Bermula dari posko itu, lanjut Ada, petugas juga bisa melakukan ‘sweeping’ jamaah yang tersesat. Petugas sweeping itu, tambah Ade, lebih baik di pakaikan seragam sehingga jamaah yang sudah tersesat bisa dengan mudah menemukan bantuan.

“Dan pemerintah juga harusnya memetakan titik-titik dimana para jamaah itu sering tersesat,” kata Ade lagi.

Salah satu penyebab jamaan tersesat, kata Ade, adalah jarak dari pemondokan di Arab Saudi dengan lokasi ibadah yang jauh. Ade mengatakan seharusnya pemerintah bisa menyediakan asrama yang tak jauh dari tempat ibadah.

“Kita kan memiliki anggaran yang besar untuk haji. Pemerintah seharusnya bisa menyewa gedung-gedung disekitar tempat ibadah dalam jangka panjang,” kata Ade.

Masalah lain yang kerap muncul adalah kesehatan dari para jamaah haji. Ade menerangkan sebagai operator utama penyelenggaraan ibadah haji, pemerintah harus mengedukasi masyarakat seputar perlengkapan yang harus dipersiapkan.

Katanya, pemerintah bisa saja membuat forum secara online terkait persiapan haji yang berhubungan dengan kesehatan sehingga masyarakat lagi-lagi mendapat informasi yang utuh.

“Jangan kalau masalah baru solusi muncul, harusnya sudah ada tindakan prefentif dari pemerintah,” kata Ade.

Ade mengaku masalah-masalah tersebut kerap muncul lantaran tak ada SOP yang jelas dari pemerintah. Katanya, dalam SOP tersebut bakal mengatur secara rinci terkait angkutan hingga katering para jamaah haji.

“Pemerintah bisa saja mengklaim kalau persiapan sudah berjalan 100 persen, tapi kenyataan dilapangan sangat berbeda. Belum juga pelaksanaan udah arogan nantinya kalau ada kesalahan malah cari kambing hitam,” terang Ade.

(Baca Juga Terkait : PAKET HEMAT UMROH MURAH SURABAYA 2018  )

Demikianlah Kendala Yang Selalu di Hadapi Oleh Jamaah Haji dan Umroh oiya, mengingatkan Masih ada PROMO Paket UMROH MURAH 2018 untuk keberangkatan Umroh Bisnis Murah 2017
Dan apabila Bapak atau Ibu berkenan untuk bersilaturahmi bisa mengunjungi
Head Office :
Wisma Pagesangan Raya No. 89 Surabaya

(Selatan Masjid Agung Surabaya)